JAKARTA UMMATTV.COM – Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) tidak ingin gerakan yang mereka bangun berhenti pada penyampaian aspirasi di jalanan. Organisasi ini berencana membentuk kelompok kerja untuk mengawal implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar pengelolaan perekonomian nasional benar-benar berpihak kepada kemakmuran rakyat.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Organizing Committee (OC) ARBI, Ustaz Bahtiar Nasir, seusai berorasi dalam aksi yang berlangsung di halaman Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Ust. Bahtiar mengatakan, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya aturan payung yang mengatur pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara lebih terperinci, hingga tingkat peraturan pelaksana.
Menurutnya, konstitusi telah memberikan landasan mengenai pengelolaan perekonomian nasional. Namun, pelaksanaannya perlu terus dikawal agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kami akan mengadakan kelompok kerja untuk menindaklanjuti persoalan ini. Misalnya, Pasal 33 UUD 1945 harus memiliki undang-undang payung yang mengatur secara detail sampai tingkat peraturan, sehingga pelaksanaannya betul-betul mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat seluas-luasnya," kata UBN sapaannya.
Ia mengingatkan, pengelolaan sumber daya dan kekayaan negara tidak boleh justru melahirkan oligarki baru. Jika hal itu terjadi, menurutnya, kedaulatan negara dapat terancam dan rakyat kembali menjadi pihak yang tertindas.
"Negara diberikan untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya, bukan untuk membuat oligarki baru. Kalau sampai menimbulkan oligarki baru, negara tidak berdaulat dan rakyat akan tertindas lagi," ujarnya.
Bahtiar menegaskan, pembentukan kelompok kerja tersebut menjadi salah satu langkah lanjutan ARBI untuk mengawal aspirasi masyarakat melalui pendekatan yang lebih substantif.
Ia juga berharap pemerintah tidak keliru mengambil keputusan strategis yang dapat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.
Dengan demikian, ARBI ingin memastikan bahwa semangat Pasal 33 UUD 1945 tidak hanya menjadi amanat konstitusi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan ekonomi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.