Dewan Da'wah turut mengapresiasi ruang komunikasi yang lebih kondusif antara pemerintah, ulama, dan organisasi kemasyarakatan Islam selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
JAKARTA, UMMATTV.COM – Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia merumuskan enam kriteria utama calon Wakil Presiden Republik Indonesia melalui Sarasehan Kebangsaan bertema "Menyerap Aspirasi Umat tentang Kriteria Wakil Presiden Republik Indonesia", Rabu (18/11/2026).
Sarasehan yang melibatkan ulama, cendekiawan, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tersebut menjadi forum untuk menghimpun aspirasi umat sekaligus memberikan kontribusi pemikiran dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI.
Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, H Fathurrahman Mahfuz, BIRK., MM, menjadi salah satu tokoh sentral dalam perumusan pandangan kebangsaan tersebut.
Dalam catatan konseptual sarasehan, Dewan Da'wah menegaskan bahwa momentum pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semestinya hanya menjadi arena kompromi dan transaksi politik antarelite partai koalisi. Proses tersebut perlu mempertimbangkan kepentingan bangsa, aspirasi umat, serta kebutuhan menghadirkan kepemimpinan nasional yang berintegritas.
Dewan Da'wah juga menekankan pentingnya proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung sesuai mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Enam Kriteria Calon Wakil Presiden
Berdasarkan hasil pembahasan dan rangkuman aspirasi yang dihimpun, Dewan Da'wah mengajukan enam kriteria utama bagi calon Wakil Presiden RI.
Pertama, memiliki integritas moral, keislaman yang kokoh, serta rekam jejak yang bersih dari korupsi dan pelanggaran hukum. Kedua, menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kedaulatan ekonomi umat dan rakyat kecil, termasuk penguatan UMKM, kedaulatan pangan, dan energi.
Ketiga, mampu menjadi perekat ukhuwah Islamiyah sekaligus pemersatu bangsa. Sosok Wakil Presiden diharapkan dapat diterima berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Da'wah, Wahdah Islamiyah, Al-Washliyah, dan elemen kebangsaan lainnya.
Keempat, memiliki loyalitas dan kemampuan bersinergi dengan Presiden tanpa menciptakan dualisme kepemimpinan atau persaingan politik di pemerintahan.
Kelima, mempunyai kapasitas kepemimpinan, kematangan intelektual, serta pengalaman tata kelola pemerintahan atau institusi besar. Hal ini penting agar Wakil Presiden mampu membantu Presiden menangani berbagai persoalan strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hingga penegakan hukum.
Keenam, memiliki komitmen kuat terhadap penguatan dakwah, pendidikan Islam, dan moralitas bangsa, termasuk perhatian terhadap pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, serta pembinaan generasi muda.
Kesejahteraan Umat dan Kedaulatan Ekonomi Menjadi Perhatian
Selain merumuskan kriteria kepemimpinan, sarasehan juga menyoroti kondisi sosial-ekonomi umat Islam yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Meskipun menjadi kelompok mayoritas di Indonesia, sebagian besar masyarakat Muslim di lapisan akar rumput masih berhadapan dengan kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Karena itu, Dewan Da'wah memandang keberpihakan Wakil Presiden terhadap kesejahteraan umat bukan sebagai bentuk sektarianisme, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kehadiran pemimpin yang memahami persoalan umat dinilai penting untuk mendorong kebijakan afirmatif di bidang ekonomi kerakyatan, pendidikan Islam, serta penguatan lembaga zakat dan wakaf produktif.
Hal tersebut juga berkaitan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan perekonomian nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Aspirasi Umat untuk Kepemimpinan Nasional
Dalam catatan sarasehan, Dewan Da'wah turut mengapresiasi ruang komunikasi yang lebih kondusif antara pemerintah, ulama, dan organisasi kemasyarakatan Islam selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kondisi tersebut diharapkan dapat terus diperkuat melalui sinergi ulama dan umara dalam menjaga persatuan bangsa, memperluas pemberdayaan masyarakat, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dewan Da'wah menilai Wakil Presiden mendatang perlu memiliki kemampuan menjadi jembatan strategis antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat Islam, sehingga aspirasi umat dapat tersampaikan dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sebagai tindak lanjut, hasil Sarasehan Kebangsaan tersebut direkomendasikan untuk dirumuskan menjadi Risalah Kebangsaan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.
Dokumen tersebut selanjutnya direncanakan disampaikan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, serta dikomunikasikan kepada pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat.
Melalui forum ini, Dewan Da'wah berharap aspirasi umat dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menghadirkan kepemimpinan nasional yang berintegritas, memiliki kapasitas, menjaga persatuan, dan berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat.
Sarasehan Kebangsaan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia untuk terus mengambil peran sebagai pengawal akidah, penegak syariah, perekat ukhuwah, penjaga NKRI, dan pendukung solidaritas umat.