Keikutsertaan Indonesia dalam BoP telah melalui dua tahap konsultasi, yakni saat Sidang Majelis Umum PBB serta dialog dengan tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.
JAKARTA UMMATTV.COM — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta anggota Komisi I DPR di Istana Kepresidenan, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas arah politik luar negeri Indonesia, termasuk partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai pertemuan itu menjadi ruang penting bagi para tokoh di luar pemerintahan untuk memperoleh penjelasan langsung dari Presiden terkait kebijakan diplomasi strategis yang bersifat sensitif.
“Dalam diplomasi banyak hal bersifat konfidensial. Karena itu, pertemuan ini memberi pencerahan dan pemahaman utuh bagi kami yang berada di luar pemerintahan,” ujarnya kepada wartawan.
Hassan menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP telah melalui dua tahap konsultasi, yakni saat Sidang Majelis Umum PBB di New York serta dialog intensif dengan tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim. Delapan negara tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan global di forum tersebut.
Ia juga menanggapi perdebatan publik terkait potensi kontribusi dana Indonesia. Menurutnya, belum ada keputusan soal besaran maupun waktu kontribusi, namun orientasinya jelas diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan rakyat Palestina di Gaza.
Menanggapi anggapan bahwa BoP berada di luar mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hassan menyebut hal itu tidak perlu disikapi secara apriori. Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah, sejumlah konflik internasional justru berhasil diselesaikan melalui mekanisme di luar PBB.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan Presiden Prabowo memastikan Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan Palestina dan berpegang pada solusi dua negara (two-state solution).
Menurut Shihab, Presiden juga menegaskan Indonesia tidak akan ragu keluar dari BoP apabila forum tersebut tidak sejalan dengan konstitusi dan cita-cita bangsa. “Keikutsertaan Indonesia semata-mata untuk membela Palestina dan mendorong penyelesaian yang adil,” katanya.